Tampilkan postingan dengan label Kolom. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kolom. Tampilkan semua postingan

Minggu, 11 September 2016

Idul Adha: antara Qurban dan Korban

Barangkali jikalau sapi yang akan dijadikan hewan qurban itu dapat berbicara, ia akan bilang, “Mbok janganlah aku yang dijadikan sapi qurban, kalau pada akhirnya akan menimbulkan korban manusia, cukuplah jadikan aku sebagai sapi perahan saja, yang diqurbankan nanti biarlah “kambing hitam” saja”. 

Sapi itu sesungguhnya tidak tahu bahwa yang menjadi korban “kambing hitam” nantinya ternyata adalah manusia juga. Namun paling tidak, sang sapi sudah terbebas dari dosa, karena tidak menjadi penyebab timbulnya korban manusia. Adapun yang meminta korban “kambing hitam” itu adalah manusia itu sendiri, meski sebetulnya, manusia tidak perlu merasa harus bertanggung jawab terhadap korban, karena itu hanyalah sebuah akibat dari situasi negeri yang memang sebagian besar taraf ekonomi manusianya menengah ke bawah (baca: kemiskinan). Keadaan ekonomi papan bawah adalah suratan takdir, suratan takdir adalah “kambing hitam” juga, yakni “kambing hitam” yang tidak dapat digugat. 

Sebuah realitas yang menunjukkan manusia sebuah bangsa yang tidak dapat lagi berpikir bagaimana harus mempertahankan hidupnya. Sehingga, kesempatan idul qurban yang hanya sekali setahun itu dimanfaatkan untuk sekedar menyambung hidup, yakni menjadi pedagang daging dadakan untuk dijadikan uang. Makna qurban telah melenceng karena ekonomi, sehingga daging qurbannya pun tidak terasa lagi nikmatnya, yang ingin dirasakannya adalah nikmatnya uang untuk menutup kebutuhan hidup. Padahal sapi qurban tetap sapi qurban, tidak dapat diganti uang, orang rela terinjak-injak menjadi korban demi mendapatkan daging itu. “Qurban menimbulkan korban”. 

Namun tidaklah pula hari raya qurban dapat berganti dengan hari raya korban, karena korban itu ada disebabkan harus berdesak-desakann untuk mendapatkan jatah daging qurban. Memang, qurban termasuk pengorbanan, tapi janganlah sampai qurban tersebut menimbulkan korban bagi saudara-saudara kita. Sesungguhnya, banyak cara dapat dilakukan untuk dapat menghindari jatuhnya korban. 

Untuk itu, marilah kita hentikan sejenak segala lamunan dan ingatan kita kepada hal-hal yang serba materi dan kenikmatan ragawi. Marilah kita sisihkan sedikit waktu untuk bertafakur dan membuka hati tentang sebuah pesan di balik peringatan Idul Adha serta gema takbir, tahlil dan tahmid yang kita kumandangkan saat ini. Mengingatkan kita semua pada suatu peristiwa besar berupa pengorbanan untuk sesuatu nilai yang lebih tinggi dan agung. 

Hari Raya Idul Adha merupakan momentum yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah ritual ibadah qurban. Dalam perspektif ajaran Islam, esensi ibadah qurban adalah refleksi keimanan dan ketaatan seorang hamba terhadap Sang Khalik, yang diharapkan juga punya implikasi terhadap kepeduliaan sosial dan pemberdayaan sosial. Seorang muslim yang telah memiliki kemampuan berqurban tetapi ia tidak melakukannya, dia dianggap belum sempurna kemuslimannya. Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang mempunyai kemampuan untuk berqurban, tetapi ia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati mushalla kami.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). 

Akhirnya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallahu, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil-hamdu!! “Selamat Hari Raya Idul Adha 1437 H”, selamat berqurban, selamat mengorbankan jiwa raga kita untuk menggapai ridho-Nya :)

*Diadopsi dari tulisan lama di Kompasiana

Rabu, 31 Agustus 2016

Menantikan Pemimpin yang Bermartabat

Tak bisa dipungkiri, dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, secara tidak langsung telah mendukung berjalannya proses demokrasi di negeri ini. Hal tersebut dapat kita saksikan dari meningkatnya peran masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Dan dengan pilkada langsung, itu berarti kepala daerah akan diberikan tanggung jawab oleh warga daerahnya, bukan oleh DPRD ataupun partai politik. Sehingga setelah terpilih, kepala daerah tentu dituntut untuk bertanggung jawab kepada warga daerahnya, yaitu melalui berbagai program serta kebijakan yang adil dan menyejahterakan rakyatnya.

Namun amat disayangkan, apa yang terjadi justru sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di berbagai daerah, banyak sekali kita temukan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Tentu saja ini bukan merupakan kabar baik bagi negeri yang menjunjung tinggi nilai demokrasi ini. Padahal, jabatan kepala daerah sejatinya memiliki posisi strategis yang akan menentukan maju tidaknya suatu daerah. Lantas, siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini?

Pertanyaan yang tentu sangat sulit untuk dijawab. Namun kalau kita menyaksikan apa yang terjadi di negeri ini, khususnya terkait dengan hasil penyelenggaraan pilkada, mungkin kita akan teringat komentar Plato, ketika masa kemerosotan Yunani pasca kekalahan dalam perang Pelopones, “Pemerintahan menjadi rebutan orang-orang yang tidak memenuhi syarat, tetapi berambisi.”

Dan menurut saya, sepertinya hal itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Banyak kursi kepala daerah yang diduduki oleh orang-orang yang hanya memiliki ambisi semata. Padahal, sebagai sebuah kekuasaan politik, jabatan kepala daerah memiliki nilai yang mulia. Karena itu, kursi tersebut seharusnya juga diduduki oleh orang-orang yang mulia, yaitu mereka yang jujur, adil, berkualitas, dan bertanggung jawab.

Kita tentu sepakat, bahwa jabatan kepala daerah bukanlah merupakan sebuah profesi, melainkan bentuk pengabdian tertinggi terhadap daerahnya. Jadi, siapapun yang tidak memiliki semangat mengabdi, sesungguhnya ia tidak layak menduduki jabatan kepala daerah. Oleh karenanya, seorang kepala daerah dituntut untuk memiliki semangat pengabdian, karakter dan integritas yang tinggi. Seorang pemimpin yang memiliki nilai-nilai tersebut, tentu akan bersikap jujur dan adil saat memimpin daerahnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, tugas seorang kepala daerah adalah bertanggung jawab memimpin daerah untuk mewujudkan cita-cita masyarakatnya. Tanggung jawab ini, dalam etika kepemimpinan dapat disebut sebagai nilai keutamaan yang harus tertanam di dalam diri seorang pemimpin. Kepala daerah yang bertanggung jawab harus dapat memberi pertanggungjawaban tentang segala tindakannya. Bukan hanya kepada masyarakat luas, melainkan kepada dirinya sendiri, dan sebagai manusia yang beragama tentu juga kepada Tuhannya. Maka bisa dikatakan, ketika seorang kepala daerah terjerat kasus korupsi dan tidak melakukan tanggung jawabnya, itu berarti sebenarnya ia telah mencemarkan identitas diri dan Tuhannya.

Meskipun memikul sebuah tanggung jawab kepala daerah itu tidak ringan, namun sebenarnya itu tidak akan terasa berat jika ditopang dengan hati nurani. Hati nurani adalah rambu-rambu di dalam diri kita yang menilai tentang moralitas perbuatan-perbuatan kita. Pemimpin berhati nurani adalah pemimpin yang mau mendengar suara kebenaran dan keluh kesah rakyatnya. Hati nurani dapat menjadi rambu-rambu pengingat bagi setiap kepala daerah ketika akan memutuskan suatu kebijakan. Kepala daerah yang menggunakan rambu-rambu hati nurani, sudah pasti akan berusaha menjauhi berbagai pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi dirinya dan masyarakat yang dipimpinnya.

Kini, sudah waktunya bagi kita untuk meneliti dan berusaha mengenal siapa sebenarnya yang layak menduduki kursi kepala daerah. Jangan sampai seperti memilih kucing dalam karung. Karena jika jabatan kepala daerah jatuh ke tangan mereka yang tak bermoral, maka akan menjadi sarana untuk menghinakan martabat kemanusiaan. Sebaliknya, di tangan orang-orang yang bermoral dan bermartabat, jabatan bisa menjadi sarana yang membawa manusia pada kemuliaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Menjelang pelaksanaan pilkada yang tinggal beberapa bulan lagi, kita tentu berharap setiap calon kepala daerah dapat menunjukkan martabat terbaik dari dirinya. Calon kepala daerah juga harus berkomitmen menjadikan kepentingan warga daerahnya sebagai tujuan utama. Siapapun mereka, apapun suku dan agamanya, jika mereka telah berjuang mengembangkan karakter-karakter mulia, serta menunjukkan martabat terbaiknya, mestinya layak kita dukung untuk menduduki jabatan kepala daerah, demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Semoga saja, dari kotak-kotak suara dalam pilkada yang sudah di depan mata ini, akan mampu memunculkan nama-nama pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, berdedikasi tinggi, serta bermartabat.

- See more at: http://siperubahan.com/read/2749/Menantikan-Pemimpin-yang-Bermartabat#sthash.w8BjSas9.dpuf


***
*Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Menulis Opini Pemimpin Ideal Untuk Daerah
** Sumber gambar: merdeka.com